BERITAPONOROGO.COM: Sejarah kepemimpinan Ponorogo membentang selama lebih dari lima abad, sejak berdirinya Kadipaten Ponorogo pada 1496 hingga pemerintahan modern pada 2026. Perjalanan tersebut melewati masa para adipati, bupati bergelar bangsawan pada era kolonial, pemimpin pada awal kemerdekaan, birokrat Orde Baru, hingga kepala daerah yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
Di balik pergantian pemimpin itu, Ponorogo mengalami perubahan mendasar, mulai dari pembentukan pusat pemerintahan, perkembangan kehidupan sosial dan keagamaan, perubahan sistem administrasi, hingga penerapan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.
Sejarah tersebut tidak hanya tersimpan dalam dokumen pemerintahan. Makam Bathoro Katong di Setono, makam KRMA Mertonegoro di Tajug, serta makam Raden Mas Tumenggung Cokronegoro I di kawasan Kauman menjadi bagian dari jejak masa lalu yang masih dapat ditelusuri.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri terus menghidupkan tradisi ziarah makam leluhur menjelang peringatan Grebeg Suro dan Hari Jadi Ponorogo. Pada 14 Juni 2026, misalnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah untuk mengenang jasa para pendahulu.
Namun, menyusun sejarah para pemimpin Ponorogo bukan sekadar mengurutkan nama dan masa jabatan. Perbedaan sumber, perubahan sistem pemerintahan, serta keterbatasan arsip mengenai tokoh-tokoh lama perlu diperhatikan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Bathoro Katong, titik awal sejarah Kadipaten Ponorogo
Sebelum membahas daftar bupati dalam pengertian pemerintahan modern, sejarah Ponorogo perlu ditarik kembali ke masa pembentukan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad ke-15.
Menurut sejarah yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan merujuk buku *Babad Ponorogo* karya Purwowijoyo, Raden Katong bersama Seloaji, Ki Ageng Mirah, dan para pengikutnya mulai membangun permukiman serta mengonsolidasikan wilayah sekitar 1482.
Lokasi permukiman awal tersebut berada di Dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, yang hingga sekarang menjadi bagian penting dalam sejarah Ponorogo.
Proses pembentukan kadipaten tidak berlangsung seketika. Periode 1482–1486 disebut sebagai fase konsolidasi kekuatan dan pendekatan dengan kelompok-kelompok yang telah lebih dahulu berada di wilayah Wengker.
Dalam narasi sejarah lokal, proses tersebut juga berkaitan dengan Ki Ageng Kutu dan para pendukungnya. Setelah melalui berbagai tahapan, Bathoro Katong akhirnya dikenal sebagai pendiri Kadipaten Ponorogo sekaligus adipati pertama.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan 11 Agustus 1496 sebagai hari jadi daerah tersebut. Penetapan itu merujuk pada kajian sejarah dan peninggalan benda purbakala, termasuk batu yang dikenal sebagai *Candra Sengkala Memet* di kompleks makam Bathoro Katong
Bathoro Katong berbeda dari bupati dalam struktur pemerintahan kabupaten sekarang. Ia memegang jabatan adipati dalam sistem pemerintahan tradisional. Karena itu, namanya lebih tepat ditempatkan sebagai titik awal sejarah pemerintahan Ponorogo, bukan langsung disamakan dengan urutan bupati modern.
Kompleks makam Bathoro Katong di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, hingga kini menjadi salah satu tempat penting untuk mengenal sejarah awal Ponorogo. Pemerintah daerah juga memasukkan lokasi tersebut dalam rangkaian ziarah leluhur menjelang Grebeg Suro.
Mertohadinegoro dan perpindahan pusat pemerintahan
Perubahan penting berikutnya terjadi pada abad ke-19 ketika pemerintahan Ponorogo memasuki fase Kota Tengah atau pusat pemerintahan yang dikenal dalam catatan sejarah lokal.
Raden Adipati Mertohadinegoro tercatat memimpin pada 1837–1854. Ia menjadi tokoh penting dalam pembentukan wajah pusat pemerintahan Ponorogo yang berkembang kemudian.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebut KRMA Mertonegoro sebagai tokoh yang menggagas perpindahan pusat pemerintahan dari Kutho Wetan atau Kota Lama ke Kutho Kulon atau Kota Tengah. Di pusat pemerintahan yang baru, dibangun pendopo, alun-alun, dan Masjid Agung.
Perubahan lokasi pusat pemerintahan tersebut tidak hanya menyangkut perpindahan kantor administrasi. Keberadaan pendopo, alun-alun, dan masjid juga memperlihatkan bagaimana pusat pemerintahan, ruang publik, serta kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat berkembang dalam satu kawasan.
Makam Mertonegoro berada di Desa Tajug, Kecamatan Siman. Pemerintah daerah masih memasukkan makam tersebut dalam rangkaian ziarah sejarah Ponorogo.
Mertohadinegoro tercatat memerintah selama sekitar 17 tahun dan wafat pada 10 Agustus 1854 menurut salah satu kajian sejarah yang tersedia. Meski demikian, penggunaan nama dan penomoran tokoh tersebut tidak selalu seragam di antara sumber sejarah. Karena itu, penelusuran arsip primer tetap diperlukan untuk memastikan seluruh detail biografinya.
Rangkaian pemimpin Ponorogo pada abad ke-19 dan awal abad ke-20
Setelah Mertohadinegoro, pemerintahan Kota Tengah dilanjutkan oleh sejumlah tokoh yang namanya tercatat dalam daftar sejarah lokal.
Berikut rangkaian nama dan masa jabatan yang dapat ditelusuri dari sumber yang tersedia.
1. Raden Adipati Mertohadinegoro — 1837–1854
Mertohadinegoro menjadi pemimpin pertama dalam daftar bupati Kota Tengah. Perannya berkaitan dengan perpindahan pusat pemerintahan dari kawasan lama ke kawasan baru.
Pembangunan pendopo, alun-alun, dan Masjid Agung menjadi bagian dari perubahan yang dikaitkan dengan periode kepemimpinannya. Makamnya berada di Desa Tajug, Kecamatan Siman.
2. Raden Mas Sasrokusuma — 1854–1856
Setelah Mertohadinegoro wafat, pemerintahan beralih kepada Raden Mas Sasrokusuma, yang dalam sejumlah sumber juga ditulis Sosrokusumo.
Ia tercatat memimpin pada 1854–1856. Masa jabatannya relatif singkat, yakni sekitar dua tahun.
Informasi mengenai tanggal lahir, tempat lahir, dan lokasi makamnya belum dapat dipastikan dari sumber resmi terbuka yang berhasil ditelusuri.
3. Raden Mas Tumenggung Cokronegoro I — 1856–1882
Cokronegoro I memimpin Ponorogo selama sekitar 26 tahun. Masa tersebut menjadi salah satu periode panjang dalam rangkaian pemerintahan Kota Tengah.
Namanya berkaitan dengan sejarah kawasan Kauman dan Masjid Agung Cokronegoro. Namun, identitas tokoh, penggunaan gelar, serta hubungan antara nama dalam dokumen lama dan nama yang digunakan dalam catatan modern perlu diperiksa secara cermat.
Sumber resmi Pemkab Ponorogo menyebut Raden Mas Tumenggung Tjokronegoro I sebagai tokoh yang makamnya berada di kawasan Kauman. Pada 2026, lokasi tersebut kembali menjadi salah satu tujuan ziarah leluhur.
4. Raden Mas Cokronegoro II — 1882–1914
Setelah Cokronegoro I, pemerintahan diteruskan Raden Mas Cokronegoro II.
Salah satu persoalan dalam penelusuran periode ini adalah perbedaan penanggalan. Sejumlah daftar menyebut masa jabatannya berakhir pada 1906, sedangkan sumber lain mencatat hingga 1914.
Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap penempatan nama pejabat yang memimpin sesudahnya. Karena belum seluruhnya dapat direkonsiliasi menggunakan arsip primer, rentang 1882–1914 perlu dipahami sebagai rentang yang digunakan oleh salah satu sumber sejarah, bukan kepastian yang berlaku seragam.
5. Raden Tumenggung Sosroprawiro — sekitar 1906 atau 1914
Nama Sosroprawiro juga muncul dalam catatan pergantian pemerintahan pada awal abad ke-20.
Sumber tertentu menempatkannya setelah Cokronegoro II berakhir pada 1906. Sumber sejarah lain menyebut ia hanya memerintah selama sekitar tujuh hari pada 1914.
Perbedaan itu memperlihatkan pentingnya memeriksa dokumen pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada masa kolonial. Tanpa dokumen yang dapat memastikan kronologi, masa jabatannya tidak seharusnya ditulis sebagai fakta tunggal tanpa penjelasan.
6. Raden Mas Cokrohadinegoro — 1914–1916
Cokrohadinegoro tercatat memimpin Ponorogo pada 1914–1916.
Penggunaan gelar bangsawan dalam namanya memperlihatkan karakter pemerintahan daerah pada masa tersebut, ketika kalangan priyayi masih menempati posisi penting dalam struktur administrasi.
Namun, informasi mengenai tempat lahir, tanggal lahir, wafat, dan makamnya belum dapat dipastikan berdasarkan sumber resmi terbuka yang tersedia.
7. Pangeran Kusumo Yuda — 1916–1926
Pangeran Kusumo Yuda memimpin pada 1916–1926, sekitar sepuluh tahun.
Masa pemerintahannya berlangsung ketika administrasi kolonial masih menjadi kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti sejumlah pemimpin lain pada periode yang sama, data biografinya belum terdokumentasi secara lengkap dalam sumber digital terbuka.
8. Raden Tumenggung Saim — 1926–1934
Saim tercatat memimpin Ponorogo pada 1926–1934.
Namanya menjadi bagian dari rangkaian pemimpin menjelang berakhirnya pemerintahan kolonial dan datangnya perubahan politik besar di Indonesia.
Ejaan namanya juga memerlukan kehati-hatian. Sebagian sumber menggunakan bentuk berbeda, termasuk Sam atau Soem, sehingga pencocokan dengan arsip asli diperlukan sebelum menetapkan satu bentuk sebagai ejaan final.
9. Raden Sutikno — 1934–1944
Raden Sutikno tercatat memimpin pada 1934–1944.
Periode tersebut membawa Ponorogo mendekati masa pendudukan Jepang dan pergolakan yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan.
Nama Sutikno menjadi penghubung antara rangkaian pemimpin masa kolonial dan daftar bupati yang dicatat dalam statistik pemerintahan sejak 1944.
Rentang 1837–1944 dalam daftar Kota Tengah tersebut bersumber dari kajian sejarah lokal, sedangkan penamaan serta penanggalan sejumlah tokoh masih memerlukan verifikasi silang.
Dari pendudukan Jepang menuju pemerintahan Republik Indonesia
Tahun 1944 menjadi titik awal daftar bupati Ponorogo yang diterbitkan dalam statistik BPS untuk periode 1944–2009. Daftar itu memuat nama pejabat yang memimpin pada masa akhir pendudukan Jepang, awal kemerdekaan, hingga pemerintahan modern.
Pencatatan ini berbeda dari daftar pemimpin Kota Tengah sejak 1837. Karena titik awal, dasar penomoran, dan sistem pemerintahannya tidak sama, kedua daftar tersebut tidak dapat langsung digabungkan tanpa penjelasan.
10. R. Soesanto Tirtoprodjo — 1944–1945
R. Soesanto Tirtoprodjo tercatat sebagai bupati Ponorogo pada 1944–1945.
Masa jabatannya berlangsung pada akhir pendudukan Jepang dan berakhir di sekitar periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Peralihan tersebut merupakan bagian dari perubahan mendasar dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Daerah yang sebelumnya berada dalam sistem kolonial dan pendudukan Jepang kemudian masuk ke dalam struktur negara merdeka.
11. R. Tjokrodiprodjo — 1945–1949
Setelah Soesanto Tirtoprodjo, pemerintahan Ponorogo dipimpin R. Tjokrodiprodjo pada 1945–1949.
Masa tersebut merupakan periode awal Republik Indonesia yang diwarnai perjuangan mempertahankan kemerdekaan, perubahan struktur administrasi, dan dinamika keamanan.
Pemerintahan daerah pada masa itu harus berjalan dalam kondisi nasional yang belum sepenuhnya stabil.
12. R. Prajitno — 1949–1951
R. Prajitno memimpin pada 1949–1951.
Periode tersebut merupakan masa konsolidasi setelah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah Republik secara bertahap memperkuat kelembagaan negara, termasuk pemerintahan daerah.
13. R. Moehamad Mangoendiprodjo — 1951–1955
R. Moehamad Mangoendiprodjo tercatat memimpin Ponorogo pada 1951–1955.
Sejumlah sumber menyebut namanya dengan tambahan pangkat Mayor Jenderal TNI. Namun, daftar BPS yang lebih ringkas menuliskan namanya sebagai R. Moehamad.
Perbedaan bentuk penulisan itu perlu diperhatikan ketika menyusun biografi atau daftar resmi agar nama tokoh tidak tertukar dengan orang lain.
14. R. Mahmoed — 1955–1958
R. Mahmoed memimpin Ponorogo pada 1955–1958.
BPS menggunakan ejaan *Mahmood* dalam salah satu publikasi statistiknya, sedangkan sumber lain memakai *Mahmoed* atau *Mahmoed* dengan variasi penulisan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa transliterasi nama lama ke dalam ejaan modern tidak selalu seragam.
15. R.M. Harjogi — 1958–1960
R.M. Harjogi menjabat pada 1958–1960.
Masa pemerintahannya berlangsung dalam periode awal pembangunan kelembagaan pemerintahan daerah setelah kemerdekaan.
Informasi biografis yang lebih lengkap mengenai latar belakang pendidikan, tempat lahir, dan riwayat kariernya masih memerlukan sumber tambahan.
16. R. Dasoeki Prawirowasito — 1960–1967
R. Dasoeki Prawirowasito memimpin Ponorogo selama sekitar tujuh tahun, dari 1960 hingga 1967.
Namanya juga ditulis lebih singkat sebagai R. Dasoeki dalam tabel statistik BPS.
Periode ini mencakup dinamika politik nasional yang kuat, termasuk perubahan situasi politik Indonesia pada pertengahan 1960-an.
17. R. Soejoso — 1967–1968
R. Soejoso menjabat pada 1967–1968.
Masa kepemimpinannya relatif singkat, sekitar satu tahun. Sesudahnya, pemerintahan beralih kepada R. Soedono Soekirdjo.
18. R. Soedono Soekirdjo — 1968–1974
R. Soedono Soekirdjo memimpin Ponorogo pada 1968–1974.
Periode ini berlangsung pada awal pemerintahan Orde Baru. Dalam konteks nasional, pemerintah mulai menempatkan pembangunan ekonomi, stabilitas pemerintahan, dan perencanaan pembangunan sebagai agenda utama.
Untuk menilai capaian khusus pemerintahan Soedono di Ponorogo, diperlukan data pembangunan daerah, dokumen anggaran, serta arsip program yang lebih rinci.
19. H. Soemadi — 1974–1984
H. Soemadi memimpin Ponorogo selama sepuluh tahun, dari 1974 hingga 1984.
Ia menjadi salah satu dari tiga bupati yang oleh Pemkab Ponorogo disebut mampu menjabat selama dua periode dalam rentang sekitar setengah abad. Dua nama lainnya adalah Markum Singodimedjo dan Sugiri Sancoko.
Masa kepemimpinan Soemadi berlangsung pada era pembangunan Orde Baru, ketika kebijakan nasional banyak menitikberatkan pembangunan infrastruktur, pertanian, pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan.
Namun, penilaian terhadap hasil pembangunan Ponorogo pada periode tersebut perlu didukung data historis, bukan hanya ingatan kolektif atau penilaian retrospektif.
20. Drs. Soebarkah Poetro Hadiwirjo — 1984–1989
Soebarkah Poetro Hadiwirjo menjabat sebagai bupati pada 1984–1989.
Ia termasuk generasi pemimpin berlatar belakang birokrasi yang meneruskan pemerintahan daerah pada penghujung 1980-an.
21. Drs. R. Gatot Soemani — 1989–1994
Gatot Soemani memimpin Ponorogo pada 1989–1994.
Masa pemerintahannya berada pada penghujung Orde Baru. Setelah periode ini, Ponorogo dipimpin Markum Singodimedjo, yang masa jabatannya melewati Reformasi 1998.
Urutan nama dan rentang masa jabatan sejak Soesanto Tirtoprodjo hingga Gatot Soemani tercantum dalam tabel pemerintahan BPS
Markum Singodimedjo dan perubahan politik pada era Reformasi
22. Dr. H.M. Markum Singodimedjo — 1994–2004
Markum Singodimedjo menjabat selama dua periode, yakni 1994–1999 dan 1999–2004 dalam rentang sepuluh tahun pemerintahannya.
Masa kepemimpinannya melewati salah satu perubahan paling besar dalam sejarah politik Indonesia, yaitu Reformasi 1998.
Reformasi membawa perubahan pada tata kelola negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta tuntutan terhadap transparansi dan pertanggungjawaban pejabat publik.
Pemkab Ponorogo menempatkan Markum bersama Soemadi dan Sugiri Sancoko sebagai tiga bupati yang memiliki masa kepemimpinan dua periode. Ketiganya memimpin dalam konteks politik yang berbeda: Soemadi pada masa Orde Baru, Markum melewati masa transisi Reformasi, sedangkan Sugiri berada dalam era pemilihan kepala daerah langsung
23. H. Muryanto, S.H., M.M. — 2004–2005
Setelah Markum, Ponorogo dipimpin H. Muryanto pada 2004–2005.
Masa jabatannya relatif singkat dibandingkan pendahulunya. Periode ini menjadi bagian dari transisi menuju kepemimpinan daerah berikutnya.
24. H. Muhadi Suyono, S.H., M.Si. — 2005–2010
Muhadi Suyono memimpin Ponorogo pada 2005–2010.
Periode ini berlangsung ketika pemilihan kepala daerah secara langsung semakin menguat sebagai mekanisme demokrasi lokal.
Perubahan tersebut memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah melalui pemungutan suara, sekaligus meningkatkan pentingnya program kerja, dukungan publik, dan pertanggungjawaban politik.
25. H. Amin, S.H. — 2010–2015
H. Amin menjabat pada 2010–2015.
Pemkab Ponorogo pernah menyebutnya sebagai bupati ke-25 dalam penomoran pemerintahan yang digunakan pemerintah daerah. Penyebutan nomor ini perlu dibaca sesuai sistem penomoran yang dipakai, bukan sebagai penanda bahwa ia merupakan pemimpin ke-25 sejak berdirinya Kadipaten pada 1496.
Pada periode tersebut, mekanisme pemilihan langsung telah menjadi bagian penting dari pergantian kepemimpinan daerah.
26. Drs. H. Ipong Muchlissoni — 2016–2021
Ipong Muchlissoni memimpin Ponorogo pada 2016–2021.
Periode ini berada dalam era demokrasi elektoral yang semakin mapan. Persaingan politik daerah tidak hanya berlangsung saat pemilihan, tetapi juga berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik.
Pada 2020, Ponorogo kembali menggelar pemilihan kepala daerah. Hasilnya mengantarkan Sugiri Sancoko dan Lisdyarita menjadi pasangan pemimpin untuk periode 2021–2025.
Sugiri Sancoko, dua periode kepemimpinan
27. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. — 2021–2030
Sugiri Sancoko mulai menjabat sebagai Bupati Ponorogo pada 26 Februari 2021 untuk periode 2021–2025.
Ia kembali terpilih dalam Pilkada 2024 bersama Lisdyarita. Berdasarkan hasil pemilihan yang diberitakan Pemkab Ponorogo, pasangan Sugiri–Lisdyarita memperoleh 300.790 suara, sedangkan pasangan Ipong Muchlissoni–Segoro Luhur Kusumo Daru memperoleh 254.618 suara.
Setelah sengketa hasil pemilihan diproses di Mahkamah Konstitusi, pasangan Sugiri–Lisdyarita ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Keduanya kemudian dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.
Sugiri menjadi salah satu dari tiga bupati Ponorogo yang menjabat dua periode. Pemkab Ponorogo juga menyoroti pelantikannya pada 2025 sebagai peristiwa bersejarah karena ia dilantik langsung oleh presiden bersama para kepala daerah lain hasil Pilkada Serentak 2024
Meski demikian, perjalanan periode kedua pemerintahannya memiliki catatan khusus.
Berdasarkan profil resmi Pemkab Ponorogo, Lisdyarita diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati pada 10 November 2025 dan menjalankan roda pemerintahan daerah sejak saat itu.
28. Lisdyarita — Plt Bupati Ponorogo, 2025–2026
Lisdyarita merupakan Wakil Bupati Ponorogo yang mendampingi Sugiri Sancoko untuk periode 2021–2025 dan kembali terpilih untuk periode 2025–2030.
Dalam perkembangan pemerintahan pada November 2025, Lisdyarita mulai menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo. Dalam kapasitas tersebut, ia menjalankan tugas pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang melekat pada penugasan sebagai Plt.
Pada 2026, Lisdyarita tampil dalam berbagai agenda pemerintahan dan kegiatan resmi Pemkab Ponorogo, termasuk ziarah ke makam para leluhur dalam rangkaian persiapan Grebeg Suro dan peringatan Hari Jadi Ponorogo.
Penempatan nama Lisdyarita setelah Sugiri Sancoko dalam daftar sejarah perlu disertai penjelasan bahwa keduanya memiliki status jabatan yang berbeda. Sugiri merupakan bupati terpilih untuk periode 2025–2030, sedangkan Lisdyarita menjalankan tugas sebagai Plt Bupati.
Dengan demikian, penambahan nama Lisdyarita bukan berarti ia otomatis menjadi bupati definitif ke-28. Penomoran tersebut harus mengikuti dasar pencatatan resmi Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Dengan demikian, dalam penulisan berita pada 2026, Sugiri Sancoko tetap perlu disebut sesuai status jabatan dan periode pemerintahannya, sedangkan Lisdyarita disebut sebagai Plt Bupati yang menjalankan tugas pemerintahan. Penyebutan tersebut penting untuk menjaga ketepatan informasi mengenai struktur kepemimpinan daerah.
Mengapa daftar bupati Ponorogo memiliki perbedaan?
Penyusunan sejarah pemerintahan Ponorogo memperlihatkan persoalan yang sering dijumpai dalam penelitian sejarah lokal: satu tokoh dapat muncul dengan nama, gelar, nomor urut, atau rentang jabatan yang berbeda di antara sumber.
Perbedaan itu setidaknya terlihat dalam tiga hal.
Pertama, perbedaan antara adipati dan bupati. Bathoro Katong merupakan adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Ia memimpin dalam sistem pemerintahan tradisional yang berbeda dari kabupaten modern. Karena itu, penomoran pemimpin sejak era kadipaten tidak selalu sama dengan penomoran bupati dalam daftar pemerintahan modern.
Kedua, perbedaan masa jabatan pada era kolonial. Masa jabatan Cokronegoro II dan Sosroprawiro, misalnya, tidak dicatat secara seragam. Ada sumber yang menempatkan akhir jabatan Cokronegoro II pada 1906, sedangkan sumber lain menyebut 1914. Sosroprawiro juga disebut memimpin dalam rentang berbeda.
Ketiga, perbedaan ejaan dan gelar. Nama seperti Sasrokusuma atau Sosrokusumo, Saim atau Sam, serta Tjokronegoro atau Cokronegoro memperlihatkan variasi penulisan. Dalam sejumlah kasus, bentuk nama dalam dokumen lama juga berbeda dari bentuk yang digunakan dalam publikasi modern.
Perbedaan tersebut tidak seharusnya diselesaikan hanya dengan memilih satu sumber tanpa pemeriksaan. Dokumen pengangkatan, arsip kolonial, catatan pemerintahan, prasasti, serta penelitian akademik dapat membantu memastikan urutan dan masa jabatan yang lebih akurat.
Untuk periode 1944–2009, tabel BPS memberikan landasan yang relatif jelas mengenai nama dan tahun jabatan. Sementara itu, untuk masa sebelum 1944, kajian sejarah lokal dan sumber resmi Pemkab perlu dibaca bersama-sama dengan memperhatikan perbedaan penomoran serta nomenklatur.
Makam leluhur sebagai arsip sejarah yang hidup
Selain dokumen, makam tokoh terdahulu menjadi salah satu pintu masuk untuk menelusuri sejarah Ponorogo.
Kompleks Makam Bathoro Katong di Setono berkaitan dengan sejarah awal Kadipaten Ponorogo. Makam KRMA Mertonegoro di Tajug menyimpan jejak tokoh yang dikaitkan dengan perpindahan pusat pemerintahan. Sementara itu, makam Raden Mas Tumenggung Tjokronegoro I di kawasan Kauman menjadi salah satu titik penting dalam sejarah kepemimpinan dan kehidupan keagamaan daerah.
Pada 14 Juni 2026, Lisdyarita bersama Forkopimda melakukan ziarah ke sejumlah makam leluhur, termasuk Bathoro Katong, KRMA Mertonegoro, dan Tjokronegoro I. Rangkaian kegiatan itu menjadi bagian dari persiapan Grebeg Suro dan peringatan tradisi tahunan Ponorogo.
Kegiatan tersebut bukan sekadar tradisi penghormatan kepada tokoh terdahulu. Jika dilengkapi dokumentasi, kajian arkeologi, dan pencatatan sejarah yang sistematis, lokasi-lokasi itu dapat membantu generasi berikutnya memahami perubahan pusat pemerintahan, perkembangan masyarakat, serta peran tokoh-tokoh dalam pembentukan daerah.
Namun, makam tidak dengan sendirinya menjawab semua pertanyaan biografis. Identitas, hubungan keluarga, masa jabatan, dan riwayat tokoh tetap perlu ditelusuri melalui sumber yang dapat diuji.
Karena itu, pendokumentasian sejarah Ponorogo idealnya dilakukan melalui kerja bersama pemerintah daerah, sejarawan, akademisi, pengelola situs, dan masyarakat setempat.
Dari sejarah pemerintahan menuju identitas daerah
Jika dirangkai secara kronologis, sejarah kepemimpinan Ponorogo memperlihatkan beberapa perubahan besar.
Era Bathoro Katong menjadi fase pembentukan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad ke-15. Pada abad ke-19, Mertohadinegoro menandai perkembangan Kota Tengah dan perpindahan pusat pemerintahan. Setelah itu, sederet pemimpin bergelar bangsawan mengisi periode kolonial hingga awal abad ke-20.
Kemerdekaan Indonesia membawa Ponorogo memasuki struktur pemerintahan Republik. Periode berikutnya diwarnai kepemimpinan pada masa Orde Baru, perubahan politik pada Reformasi, dan berkembangnya pemilihan kepala daerah langsung.
Pada era modern, Soemadi, Markum Singodimedjo, dan Sugiri Sancoko menjadi tiga nama yang dicatat Pemkab Ponorogo sebagai bupati yang memimpin selama dua periode.
Pada 2026, Sugiri tercatat dalam periode jabatan 2025–2030, sedangkan Lisdyarita menjalankan tugas sebagai Plt Bupati.
Meski sistem pemerintahan dan cara memilih pemimpin terus berubah, jejak para pendahulu tetap menjadi bagian dari identitas Ponorogo. Sejarah itu tersimpan dalam arsip, bangunan, makam, tradisi, dan ingatan masyarakat.
Mengenal para pemimpin Ponorogo bukan semata-mata menghafal nama dan tahun jabatan. Upaya tersebut juga menjadi cara memahami bagaimana pusat pemerintahan terbentuk, bagaimana masyarakat menghadapi perubahan zaman, dan bagaimana sebuah daerah membangun identitasnya.
Karena itu, penelusuran sejarah bupati Ponorogo perlu terus dikembangkan dengan sumber yang semakin lengkap dan teruji. Dengan cara tersebut, sejarah tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi juga pengetahuan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
