BERITAPONOROGO.COM: Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mendorong BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pelaku UMKM membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung. Salah satu peluang yang dinilai dapat memperluas pasar produk desa yakni memasukkan hasil produksi masyarakat ke dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pesan tersebut disampaikan Lisdyarita saat membuka Jambore BUMDes dan Seminar Penguatan Lembaga Ekonomi Desa di Gedung KDMP dan Lapangan Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Selasa (15/9/2026).
Lisdyarita menilai Ponorogo memiliki potensi ekonomi desa yang besar. Potensi tersebut berasal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM, produk lokal, pariwisata, hingga pasar desa.
Menurutnya, tantangan pemerintah dan masyarakat bukan lagi sekadar menemukan potensi tersebut, tetapi memastikan produk desa memiliki tata kelola yang baik, terhubung dengan lembaga ekonomi lainnya, dan memiliki akses pasar yang lebih luas.
“Potensinya ada, produknya ada, SDM-nya ada. Yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah bagaimana potensi tersebut kita kelola dengan baik, kita hubungkan satu sama lain, dan kita perluas pasarnya sehingga benar-benar berdampak pada ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat,” kata Lisdyarita.
Lisdyarita secara khusus menyoroti peluang kolaborasi antara BUMDes, KDMP, dan program MBG. Ia berharap produk maupun potensi produksi desa dapat terserap dalam kebutuhan dapur-dapur MBG.
“Bagaimana dari BUMDes bisa ke KDMP, bisa ke dapur-dapur MBG. Itu harapan saya, sehingga ekonomi di desa semakin bergeliat,” ujarnya.
Menurut Lisdyarita, keterhubungan tersebut dapat membuka pasar baru bagi produk masyarakat sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa.
Ia juga meminta lembaga ekonomi desa tidak berjalan sendiri-sendiri. BUMDes, koperasi desa, KDMP, dan lembaga ekonomi lainnya harus membangun kerja sama sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing.
“Kita ingin BUMDes, Koperasi Desa, KADMP, dan lembaga ekonomi desa lainnya dapat bergerak dalam satu ekosistem yang terpadu, saling melengkapi, dan saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Selain memperluas pasar, Lisdyarita menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ia berharap Jambore BUMDes menjadi ruang bagi desa untuk bertukar pengalaman dan mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pengelolaan lembaga ekonomi.
Desa yang telah berhasil mengembangkan BUMDes maupun usaha ekonomi lainnya diharapkan dapat membagikan pengalaman kepada desa yang masih menghadapi kendala.
“Desa yang sudah berhasil mari tularkan ilmunya. Desa yang masih menghadapi kesulitan jangan pernah malu untuk bertanya dan belajar,” ujarnya.
Lisdyarita memastikan Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan lembaga ekonomi desa.
“Pemkab Ponorogo akan terus bergerak. Kami siap membantu, kami siap mendampingi, kami siap memfasilitasi pengelolaan lembaga ekonomi desa,” kata Lisdyarita.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah desa dan masyarakat tetap menjadi pihak yang paling menentukan keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.
“Keberhasilan lembaga ekonomi desa berada di tangan Bapak dan Ibu semua. Karena Bapak dan Ibulah yang paling memahami potensi, kebutuhan, dan persoalan di lapangan,” tuturnya.
Jambore BUMDes tersebut menjadi bagian dari program penguatan kapasitas lembaga ekonomi desa yang melibatkan 20 desa di Kabupaten Ponorogo.
Setelah menyampaikan sambutan dan arah penguatan ekonomi desa, Lisdyarita secara resmi membuka Jambore BUMDes dan KADKMP.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk masyarakat desa.
“Mari kita mulai langkah-langkah nyata, kita perkuat kolaborasi, kita kuatkan SDM, bangun kolaborasinya, dan kita perluas pasarnya,” pungkasnya.
PT HM Sampoerna Tbk melalui program Sampoerna Untuk Indonesia turut memberikan pendampingan selama sekitar sembilan bulan.
Perwakilan PT HM Sampoerna mengatakan program tersebut memandang desa sebagai subjek utama sekaligus memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian.
“Desa sebagai subjek utama mempunyai peran dan posisi strategis. Karena itu, penting untuk meningkatkan bagaimana posisi dan peran desa menjadi lebih positif dan efisien,” ujarnya.
Pendampingan tidak hanya menyasar BUMDes, tetapi juga KDMP, BUMDes Bersama, UMKM, dan berbagai lembaga ekonomi yang berada di desa sasaran.
Dari proses pendampingan tersebut, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama tata kelola, kemampuan manajerial, pengembangan produk, serta kolaborasi antarlembaga ekonomi desa.
“Di sana ada lembaga KDMP, BUMDes, dan BUMDes Bersama yang secara masif menjalankan kegiatan. Namun, masih ada kekurangan terkait manajerial dan pengembangan produk. Hal-hal tersebut menjadi poin penting yang perlu kita tingkatkan,” katanya.
Rangkaian Jambore BUMDes juga menghadirkan bazar yang menampilkan berbagai produk unggulan dari 20 desa dampingan.
Bazar tersebut menjadi ruang promosi sekaligus kesempatan bagi pelaku usaha desa untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan menguji respons pasar secara langsung.
Diharapkan kegiatan tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan jambore, tetapi berlanjut melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas produk, promosi, serta perluasan akses pasar.
“Untuk menjadi sesuatu yang besar, kita harus memulai dari hal yang kecil. Kami berharap kegiatan Jambore ini dapat memperkuat ekosistem antara BUMDes, KDMP, UMKM, dan seluruh stakeholder di Kabupaten Ponorogo,” ujarnya.
Ia juga berharap model pendampingan di Ponorogo dapat menjadi contoh yang bisa dikembangkan dan direplikasi di desa lainnya.
