Krida Praja

Pemkab Ponorogo Buka Sewa Aset Daerah 2027, Peluang Usaha Lebih Terbuka bagi Masyarakat

Pemkab Ponorogo Buka Sewa Aset Daerah 2027, Peluang Usaha Lebih Terbuka bagi Masyarakat

BERITAPONOROGO.COM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo berencana membuka kesempatan penyewaan aset milik daerah secara lebih luas mulai 2027. Kebijakan ini disiapkan untuk memberikan kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, mengatakan selama ini terdapat aset daerah yang pemanfaatannya cenderung berulang pada penyewa atau pihak yang sama. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah mengevaluasi mekanisme penyewaan barang milik daerah (BMD).

Menurut Lisdyarita, masyarakat lain yang ingin memanfaatkan aset pemerintah juga harus memperoleh kesempatan yang sama.

“Karena saat ini ada beberapa yang ingin menyewa ternyata sudah tersewa. Dan biasanya, orangnya itu-itu lagi. Harapan saya ke depan bisa dibuka untuk masyarakat yang lain juga, jadi lebih adil,” kata Lisdyarita saat menjawab pandangan umum fraksi DPRD Ponorogo.

Rencana tersebut menjadi bagian dari pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain memperluas akses penyewaan, Pemkab Ponorogo juga mengkaji kemungkinan penyesuaian tarif sewa sejumlah aset, terutama tanah dan bangunan yang memiliki nilai ekonomi, seperti pertokoan.

Lisdyarita menegaskan, penyesuaian tarif tidak dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah akan mempertimbangkan jenis, karakteristik, lokasi, serta potensi masing-masing aset.

Evaluasi juga diarahkan pada peremajaan sejumlah bangunan agar lebih layak dan produktif ketika dimanfaatkan masyarakat.

Berdasarkan inventarisasi aset daerah tahun 2026, Pemkab Ponorogo memiliki 3.571 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.872 bidang telah bersertifikat, sedangkan 699 bidang lainnya belum bersertifikat.

Selain tanah, pemerintah daerah juga mencatat 2.994 gedung dan bangunan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Lisdyarita menegaskan, optimalisasi pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan pengamanan administrasi, tetapi juga pemanfaatannya agar memberikan kontribusi terhadap PAD.

Pemkab melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bersama seluruh perangkat daerah akan melakukan pendataan lebih rinci terhadap aset yang sudah dimanfaatkan, belum dimanfaatkan, membutuhkan pemeliharaan, maupun berpotensi dioptimalkan.

Pengawasan juga diperkuat terhadap aset tanah dan bangunan yang dimanfaatkan pihak ketiga, baik melalui pengendalian administrasi maupun pemeriksaan fisik.

Pemkab Ponorogo menargetkan pembenahan tata kelola aset tersebut mampu menciptakan pengelolaan kekayaan daerah yang lebih produktif, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, pemanfaatan aset tetap harus memperhatikan fungsi sosial, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan dibukanya kesempatan penyewaan yang lebih luas mulai 2027, pemerintah berharap masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan aset daerah sebagai ruang kegiatan ekonomi sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.