BERITAPONOROGO.COM: Bupati Ponorogo bersama DPRD Kabupaten Ponorogo menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terkait Perubahan Keempat atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dan Propemperda Kabupaten Ponorogo Tahun 2027. Kesepakatan ini menjadi landasan perencanaan pembentukan produk hukum daerah untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo. Selain menyepakati perubahan Propemperda 2026, rapat juga menetapkan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam perencanaan legislasi Kabupaten Ponorogo tahun 2027.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyampaikan bahwa penyesuaian Propemperda merupakan langkah penting untuk menjaga agar perencanaan pembentukan produk hukum daerah tetap relevan dengan dinamika perkembangan daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Sejalan dengan dinamika perkembangan daerah dan perkembangan kebutuhan masyarakat, penyesuaian Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan bagian kegiatan penting dalam menjaga agar perencanaan pembentukan produk hukum daerah tetap relevan, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Dwi Agus Prayitno.
Menurutnya, pembahasan perubahan Propemperda telah mempertimbangkan urgensi, landasan hukum, aspirasi, serta kepentingan masyarakat. Sementara penyusunan Propemperda 2027 diarahkan agar selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan regulasi daerah ke depan.
Dwi berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi pedoman dalam proses pembentukan peraturan daerah yang terencana, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Ponorogo.
Tiga Raperda Dikeluarkan dari Propemperda 2026
Dalam pembahasan Perubahan Keempat Propemperda 2026, terdapat tiga Raperda yang dikeluarkan dari daftar perencanaan. Ketiganya yakni Raperda tentang perubahan keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Ponorogo, Ribut Rianto, dalam laporannya menjelaskan bahwa Raperda perubahan susunan perangkat daerah belum dapat dilanjutkan karena kertas kerja penataan kelembagaan belum selesai disusun.
Dokumen tersebut diperlukan sebagai bahan penilaian atau skoring oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebelum diajukan untuk memperoleh rekomendasi dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan dikembalikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dalam proses harmonisasi. Materinya perlu disusun kembali agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hal serupa terjadi pada Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Permohonan harmonisasi juga dikembalikan sehingga diperlukan penyusunan ulang dan penyesuaian substansi regulasi.
Sembilan Raperda Disepakati untuk Tahun 2027
Selain perubahan Propemperda 2026, Bupati dan DPRD Ponorogo menyepakati sembilan Raperda untuk masuk dalam Propemperda Kabupaten Ponorogo Tahun 2027.
Daftar Raperda tersebut meliputi:
1. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028.
2. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
3. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Raperda tentang Desa.
6. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ponorogo Tahun 2027–2046.
7. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2027–2057.
8. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
9. Raperda tentang Penataan Sarana dan Prasarana Jaringan Utilitas.
Dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tersebut, perubahan keempat Propemperda 2026 dan Propemperda Kabupaten Ponorogo Tahun 2027 menjadi bagian dari kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merencanakan pembentukan regulasi daerah.
Kesepakatan ini diharapkan dapat memastikan proses legislasi berjalan lebih terarah, sesuai kebutuhan daerah, serta memperhatikan kepentingan masyarakat.



