Krida Praja

699 Bidang Tanah Pemkab Ponorogo Belum Bersertifikat, Ini Jawaban Bupati

Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

BERITAPONOROGO.COM: Persoalan legalitas aset daerah menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Ponorogo. Dari total 3.571 bidang tanah milik pemerintah daerah, sebanyak 699 bidang tercatat belum bersertifikat.

Data tersebut disampaikan Plt Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, S.H., saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam penyampaiannya, Lisdyarita menjelaskan bahwa dari total 3.571 bidang tanah milik Pemkab Ponorogo, sebanyak 2.872 bidang telah bersertifikat, sedangkan 699 bidang lainnya belum bersertifikat.

“Dari sisi kelengkapan dokumen dan pencatatan, jumlah keseluruhan bidang tanah ada 3.571 bidang. Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 2.872 bidang, sedangkan tanah yang belum bersertifikat sebanyak 699 bidang,” jelas Lisdyarita.

Dari aset tanah yang belum bersertifikat tersebut, terdapat 100 bidang yang sedang dalam proses sertifikasi dan 263 bidang yang masih memerlukan penelusuran riwayat tanah.

Selain tanah, pemerintah daerah juga mencatat sebanyak 2.954 unit gedung dan bangunan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Data tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Fraksi Demokrat yang disampaikan melalui juru bicara Elvis Wibisono mengenai perkembangan inventarisasi barang milik daerah tahun 2026, khususnya aset tanah dan bangunan dari sisi kelengkapan dokumen serta kesesuaian pencatatan.

Persoalan penertiban aset daerah juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar. Kedua fraksi tersebut mempertanyakan jumlah aset yang telah terinventarisasi dan terverifikasi secara fisik, termasuk aset yang keberadaan, kondisi, maupun status penguasaannya masih memerlukan penelusuran.

Menanggapi hal tersebut, Lisdyarita menyampaikan bahwa data jumlah keseluruhan aset dan hasil verifikasi fisik akan disajikan berdasarkan rekonsiliasi serta pemutakhiran data barang milik daerah per 31 Desember 2026.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menargetkan inventarisasi dan verifikasi aset dilaksanakan secara bertahap sepanjang 2026 dan dilanjutkan pada 2027.

Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah menargetkan tersedianya data aset yang semakin akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan agar optimalisasi aset daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga tetap memperhatikan fungsi sosial dan pelayanan publik.

Menanggapi masukan tersebut, Lisdyarita menyatakan pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD melalui pemanfaatan aset yang produktif, transparan, dan akuntabel tanpa mengabaikan fungsi sosial, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong penguatan tertib administrasi, penatausahaan, dan pengamanan barang milik daerah melalui peningkatan pengawasan serta kompetensi sumber daya manusia pengelola aset.

Pemerintah daerah sependapat dengan masukan tersebut. Pengawasan akan diperkuat secara berjenjang, mulai dari pengelola barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang hingga pengurus barang pada masing-masing perangkat daerah.

Kepala perangkat daerah selaku pengguna barang juga memiliki tanggung jawab memastikan pencatatan, inventarisasi, rekonsiliasi, pelaporan, penggunaan, pemeliharaan, serta pengamanan administrasi dan fisik aset berjalan sesuai ketentuan.

Persoalan pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga turut menjadi perhatian Fraksi Nasional Demokrat.

Fraksi tersebut mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap aset tanah dan bangunan yang digunakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Lisdyarita menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui pengendalian administrasi dan pemeriksaan fisik terhadap objek aset.

Setiap pemanfaatan aset harus memperoleh persetujuan pejabat berwenang dan dituangkan dalam dokumen perjanjian yang mengatur objek pemanfaatan, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, nilai sewa atau kontribusi, serta ketentuan pengakhiran perjanjian.

Pengawasan fisik juga dilakukan untuk memastikan aset digunakan sesuai peruntukan dan tidak dialihkan atau dikuasai pihak lain tanpa persetujuan yang sah.

Pemerintah daerah juga akan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan pembayaran, pemeliharaan aset, kepatuhan terhadap peruntukan, serta pengembalian objek aset setelah masa pemanfaatan berakhir.

Sementara itu, Fraksi PKS menyoroti aset daerah yang terindikasi dikuasai pihak tertentu tanpa dasar hukum yang jelas, belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD, atau belum memiliki dokumen legalitas memadai.

Menanggapi hal tersebut, Lisdyarita menyatakan pemerintah daerah berkomitmen melakukan penertiban melalui inventarisasi dan identifikasi aset, pengamanan administrasi dan hukum, penertiban pemanfaatan oleh pihak ketiga, serta penyelesaian aset bermasalah.

Dalam rapat paripurna yang sama, Pemkab Ponorogo dan DPRD juga menandatangani nota kesepakatan bersama terkait perubahan keempat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta Propemperda Tahun 2027.

Untuk Propemperda 2026, terdapat tiga Raperda yang dikeluarkan, yakni perubahan keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Adapun Propemperda Tahun 2027 memuat sembilan Raperda. Tujuh di antaranya merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sedangkan dua lainnya merupakan prakarsa DPRD.

Sembilan Raperda tersebut meliputi pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, APBD Tahun Anggaran 2028, perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Desa, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ponorogo Tahun 2027–2046.

Selanjutnya, Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2027–2057, penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, serta penataan sarana dan prasarana jaringan utilitas.

Lisdyarita berharap proses legislasi daerah dapat menghasilkan produk hukum yang memiliki kepatuhan secara yuridis dan sosiologis serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 menjadi salah satu agenda penting dalam penataan pengelolaan barang milik daerah, terutama terkait kepastian legalitas, ketertiban administrasi, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo.