Krida Praja

DAU Kesehatan Ponorogo 2027 Nol Rupiah, Pemkab Harus Putar Otak Jaga Layanan Publik

Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna

BERITAPONOROGO.COM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menghadapi tantangan baru dalam menjaga pembiayaan pelayanan kesehatan pada 2027. Pasalnya, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang secara khusus ditentukan penggunaannya untuk sektor kesehatan dipastikan tidak lagi tersedia. Padahal, pada tahun sebelumnya anggaran tersebut masih mencapai Rp10,187 miliar.

Kondisi ini menambah tekanan terhadap keuangan daerah yang sebelumnya juga terdampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp142,33 miliar. Hilangnya salah satu sumber pembiayaan tersebut membuat Pemkab Ponorogo harus menyusun ulang strategi belanja agar pelayanan dasar masyarakat tidak ikut terganggu.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, mengakui berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap keleluasaan pemerintah daerah dalam menentukan pembiayaan program pembangunan. Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, setiap alokasi belanja harus diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta-merta mengabaikan kebutuhan pelayanan dasar meskipun dukungan anggaran dari pusat mengalami penyusutan. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk bidang kesehatan, tetap menjadi kewajiban yang harus dijaga.

“Pemerintah daerah tetap harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Karena itu, kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar masyarakat akan menjadi perhatian dalam penyusunan belanja daerah,” jelas Lisdyarita.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Ponorogo akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggali kemungkinan penggunaan sumber pendanaan umum lainnya. Di sisi lain, program-program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 juga akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.

Artinya, tidak seluruh rencana kegiatan dapat dipertahankan dengan besaran pembiayaan seperti sebelumnya. Pemerintah daerah perlu menentukan program yang paling mendesak agar keterbatasan anggaran tidak mengorbankan kebutuhan masyarakat.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Lisdyarita memastikan tiga sektor strategis, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetap masuk dalam agenda prioritas pembangunan Ponorogo. Namun, realisasi program dan besaran anggarannya akan mengikuti kemampuan keuangan daerah.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Hanya saja, pelaksanaan dan besaran anggarannya akan menyesuaikan kemampuan keuangan yang tersedia,” tambahnya.

Dengan tidak adanya DAU khusus kesehatan pada 2027, tantangan Pemkab Ponorogo bukan hanya mencari sumber pembiayaan pengganti, melainkan memastikan keterbatasan fiskal tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.