BERITAPONOROGO.COM: Penurunan transfer pemerintah pusat sebesar Rp142,33 miliar menjadi salah satu tantangan utama dalam penyusunan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas belanja agar pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan, termasuk pembiayaan Dana Desa dan sektor kesehatan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda penyampaian jawaban Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.
Dalam rapat tersebut, Lisdyarita menanggapi berbagai pertanyaan, saran, dan rekomendasi fraksi DPRD. Selain penurunan transfer pusat, pembahasan juga menyangkut kemampuan fiskal daerah, pemenuhan anggaran kesehatan, keberlanjutan pembiayaan Dana Desa, serta penentuan program prioritas.
Lisdyarita menjelaskan, berkurangnya transfer dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap ruang fiskal daerah. Dampaknya terutama dirasakan pada sejumlah sumber pendanaan yang penggunaannya telah ditentukan sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembiayaan Dana Desa. Penyesuaian sumber pendanaan tersebut berpotensi memengaruhi ruang gerak pemerintah desa dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan kegiatan di tingkat desa.
Selain Dana Desa, perubahan alokasi anggaran kesehatan juga menjadi sorotan dalam pembahasan Raperda APBD 2027.
Dalam rancangan anggaran, alokasi sektor kesehatan yang sebelumnya tercatat sekitar Rp10,187 miliar mengalami perubahan menjadi nol rupiah.
Lisdyarita mengatakan, pemerintah daerah perlu mencari sumber pendanaan pengganti agar kewajiban pelayanan kesehatan tetap terpenuhi.
“Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Kami harus mencari alokasi anggaran pengganti dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana umum lainnya agar mandatory spending dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan tetap terpenuhi,” jelas Lisdyarita.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Ponorogo akan mengevaluasi kembali program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyesuaian kebutuhan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap mendapat perhatian.
Pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan dasar.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemkab Ponorogo menyatakan akan lebih selektif dalam menentukan alokasi belanja. Penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan memperhatikan keselarasan dokumen perencanaan, pemenuhan pelayanan dasar, dan kemampuan keuangan daerah.
Lisdyarita menegaskan, pemerintah daerah berupaya menjaga kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Ponorogo,” tegasnya.
Ia menambahkan, belanja daerah akan diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja untuk mengendalikan risiko defisit.
Selain mengoptimalkan PAD, pemerintah daerah akan mengidentifikasi potensi pendapatan lain yang sah. Apabila terdapat penerimaan baru yang memenuhi persyaratan hukum selama tahun anggaran berjalan, penyesuaian anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD atau mekanisme lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemkab Ponorogo juga memperhatikan masukan fraksi DPRD mengenai mitigasi beban fiskal jangka panjang. Salah satunya kebutuhan pendanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang harus direncanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyebut penyampaian jawaban kepala daerah merupakan bagian penting dalam tahapan pembahasan Raperda APBD 2027.
Menurutnya, pertanyaan, saran, dan catatan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, pembahasan dapat berlanjut dengan pemahaman yang sama antara legislatif dan eksekutif.
“Melalui jawaban Bupati ini, diharapkan berbagai pertanyaan, saran, masukan, dan catatan strategis dari fraksi-fraksi memperoleh penjelasan dan tanggapan dari pemerintah daerah, sehingga terbangun kesamaan persepsi dan pemahaman dalam melanjutkan proses pembahasan Raperda APBD 2027,” kata Dwi Agus Prayitno.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD juga mengagendakan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas Raperda APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2027.
Sementara itu, Lisdyarita menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dan rekomendasi DPRD. Ia berharap pembahasan rancangan APBD dapat berlangsung secara konstruktif dan selesai sesuai jadwal.
“Kami berharap pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan secara konstruktif dan tepat waktu dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” pungkasnya.
Pembahasan APBD 2027 menjadi tahapan penting untuk menentukan arah belanja pemerintah daerah di tengah penurunan transfer pusat. Besarnya tantangan fiskal tersebut membuat penentuan prioritas anggaran perlu dilakukan secara cermat, terutama agar pelayanan kesehatan, pembangunan desa, dan kebutuhan dasar masyarakat tidak terabaikan.
Bagi masyarakat Ponorogo, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya pada tersusunnya dokumen anggaran, melainkan sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan warga dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.
