BERITAPONOROGO.COM: Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir September 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,67 triliun atau 79,26 persen dari target APBD sebesar Rp2,1 triliun. Capaian tersebut meningkat sekitar 14 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan ini menunjukkan percepatan penerimaan daerah sekaligus menjadi modal penting bagi Pemkab Ponorogo dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah hingga September tahun ini lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“Dari sisi pendapatan, dari total target Rp2,1 triliun, terealisasi Rp1,67 triliun atau sebesar 79,26 persen. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 65 persen, sehingga ada percepatan sekitar 14 persen,” kata Agus sebagaimana dikutip dari antara.
Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi gambaran positif atas kinerja pengelolaan pendapatan daerah selama sembilan bulan pertama 2026.
Pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas penerimaan sekaligus mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan untuk mendukung kebutuhan pembangunan Kabupaten Ponorogo.
Selain pendapatan, kinerja penyerapan belanja daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir September 2026, realisasi belanja Pemkab Ponorogo mencapai 65 persen.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 60 persen.
Agus menjelaskan, pemerintah daerah terus mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal hingga akhir tahun.
“Secara umum naik. Tentunya yang masih di bawah rata-rata 65 persen, kita dorong agar akhir tahun nanti bisa mencapai di atas 95 persen,” ujarnya.
Pemkab Ponorogo optimistis realisasi belanja daerah hingga akhir 2026 dapat mencapai sekitar 99 persen. Optimisme tersebut didukung pengalaman tahun sebelumnya ketika realisasi belanja berhasil mencapai 98 persen.
Agus menerangkan, realisasi belanja tidak selalu mencapai 100 persen karena terdapat efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nilai kontrak hasil lelang dapat lebih rendah dibandingkan pagu anggaran yang telah dialokasikan.
“Mudah-mudahan ini bisa di 99 persen. Kalau 100 persen itu tidak mungkin karena ada proses lelang. Ketika anggarannya sekian, pasti dilelangnya di bawah pagu, sehingga ada efisiensi dalam proses pengadaan itu,” jelasnya.
Peningkatan realisasi pendapatan menjadi bagian penting dalam menjaga kemampuan fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharapkan terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, terutama dari sektor yang menjadi kewenangan daerah.
Optimalisasi pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, serta pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi peluang untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan pengelolaan pendapatan dan belanja yang semakin baik, Pemkab Ponorogo memiliki peluang lebih besar untuk menjaga kesinambungan program prioritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Capaian hingga September 2026 tersebut sekaligus menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk menjaga momentum positif hingga penutupan tahun anggaran.
Pemkab Ponorogo diharapkan mampu mempertahankan tren peningkatan pendapatan dan memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
