BERITAPONOROGO.COM: Sejarah pemerintahan Ponorogo tidak lahir dalam satu masa. Perjalanannya terbentang lebih dari lima abad, dimulai dari berdirinya Kadipaten Ponorogo pada akhir abad ke-15, berlanjut ke pemerintahan Kota Lama, berpindah ke Kota Tengah pada masa kolonial, kemudian memasuki era Republik Indonesia hingga sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.
Di balik perjalanan panjang tersebut terdapat nama-nama pemimpin yang silih berganti memegang tampuk pemerintahan. Sebagian bergelar adipati, sebagian menggunakan gelar bangsawan seperti Raden dan Tumenggung, sementara pada masa berikutnya muncul birokrat, tokoh militer hingga kepala daerah yang memperoleh mandat melalui pemilihan rakyat.
Jika ditarik dari Bathoro Katong sebagai adipati pertama, kemudian berlanjut kepada Raden Adipati Mertohadinegoro pada 1837 hingga Sugiri Sancoko pada periode 2025–2030, sejarah kepemimpinan Ponorogo menyimpan rangkaian panjang yang menarik untuk ditelusuri.
Namun, sebelum membicarakan para bupati, ada satu nama yang harus ditempatkan sebagai titik awal perjalanan pemerintahan Ponorogo.
Bathoro Katong, Adipati Pertama Ponorogo
Nama Raden Katong atau Bathoro Katong tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal Ponorogo.
Bathoro Katong tercatat sebagai pendiri Kadipaten Ponorogo sekaligus adipati pertama. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mencatat Raden Katong bersama Seloaji dan Ki Ageng Mirah mulai melakukan konsolidasi wilayah sekitar 1482.
Perjalanan tersebut kemudian mencapai tonggak penting dengan berdirinya Kadipaten Ponorogo pada 11 Agustus 1496, tanggal yang hingga kini menjadi dasar peringatan Hari Jadi Ponorogo.
Bathoro Katong tentu bukan bupati dalam pengertian pemerintahan kabupaten modern. Pada masa tersebut, struktur pemerintahannya berupa kadipaten dan pemimpinnya menggunakan gelar adipati.
Jejak Bathoro Katong masih dapat ditemukan hingga sekarang. Makamnya berada di kompleks Makam Bathoro Katong, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Kompleks tersebut juga menjadi tempat pemakaman sejumlah tokoh awal Ponorogo, termasuk Ki Ageng Mirah dan Patih Seloaji.
Dari sinilah perjalanan panjang pemerintahan Ponorogo dimulai.
Dari Kota Lama Menuju Kota Tengah
Setelah Bathoro Katong, pemerintahan Ponorogo berlanjut melalui sejumlah adipati di kawasan Kota Lama.
Rangkaian tersebut antara lain Pangeran Panembahan Agung atau Sayyid Kalkum Wotgaleh, Pangeran Dodol, Pangeran Sedakarya, Pangeran Adipati Sepuh, Pangeran Ranggawicitra I, Pangeran Ranggawicitra II, Raden Mertawangsa I, Raden Mertawangsa II, Raden Surabrata, Raden Adipati Suradiningrat I, Raden Suralaya, hingga Raden Suradiningrat II.
Masa para adipati tersebut menjadi bagian dari perjalanan awal pembentukan pemerintahan Ponorogo sebelum pusat pemerintahan mengalami perubahan.
Perubahan besar kemudian terjadi pada abad ke-19. Pusat pemerintahan berpindah ke kawasan yang kemudian dikenal sebagai Kota Tengah.
Perpindahan inilah yang mengantarkan Ponorogo memasuki babak baru dengan munculnya nama Raden Adipati Mertohadinegoro.
Mertohadinegoro, Awal Bupati Kota Tengah
Pada 1837 Raden Adipati Mertohadinegoro mulai memimpin Ponorogo.
Ia menjadi nama pertama dalam rangkaian bupati Ponorogo pada era Kota Tengah dan memimpin selama 17 tahun, dari 1837 hingga 1854.
Masa pemerintahannya menjadi salah satu titik penting dalam sejarah tata pemerintahan Ponorogo. Pusat pemerintahan yang sebelumnya berada di Kota Lama memasuki fase baru di Kota Tengah.
Jejak Mertohadinegoro masih dapat ditemukan di Desa Tajug, Kecamatan Siman. Makamnya hingga kini menjadi salah satu lokasi yang berkaitan dengan sejarah pemerintahan Ponorogo.
Data mengenai tanggal dan tempat kelahiran Mertohadinegoro belum tersedia secara cukup kuat dalam sumber terbuka yang digunakan dalam penelusuran ini. Karena itu, informasi tersebut tidak dipaksakan menjadi fakta.
Dari Mertohadinegoro, tongkat pemerintahan kemudian berpindah dari satu bupati kepada bupati berikutnya.
Sasrokusuma Memimpin Dua Tahun
Setelah Mertohadinegoro mengakhiri masa pemerintahannya, kepemimpinan Ponorogo beralih kepada Raden Mas Sasrokusuma. Ia menjabat selama dua tahun, yakni 1854–1856.
Sasrokusuma menjadi bupati kedua dalam rangkaian pemerintahan Kota Tengah. Namun, informasi mengenai tempat dan tanggal kelahiran maupun lokasi makamnya belum dapat dipastikan berdasarkan sumber resmi terbuka yang tersedia. Setelah dua tahun, pemerintahan kembali mengalami pergantian.
Cokronegoro I, Memimpin Selama 26 Tahun
Pada 1856, tampuk pemerintahan Ponorogo beralih kepada Raden Mas Tumenggung Cokronegoro I.
Ia memimpin selama 26 tahun, dari 1856 hingga 1882. Durasi tersebut menjadikannya salah satu bupati dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Ponorogo.
Nama Cokronegoro kemudian meninggalkan jejak kuat dalam sejarah dan kehidupan keagamaan masyarakat Ponorogo.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo mencatat Raden Mas Adipati Aryo Tjokronegoro sebagai tokoh yang membangun Masjid Agung Cokronegoro pada 1858. Masjid tersebut berada di Jalan K.H. Hasyim Asy’ari, Kelurahan Kauman, Kecamatan Ponorogo.
Kompleks makam keluarga Cokronegoro juga berada di kawasan Kauman.
Sementara itu, data mengenai tanggal dan tempat kelahiran Cokronegoro I belum ditemukan secara kuat dalam sumber resmi daring.
Cokronegoro II dan Persoalan Penanggalan
Setelah Cokronegoro I, pemerintahan diteruskan oleh Raden Mas Cokronegoro II.
Pada periode ini terdapat perbedaan pencatatan mengenai masa jabatannya. Data BPS yang dihimpun dalam daftar pemerintahan historis mencatat Cokronegoro II menjabat pada 1882–1906, kemudian mencatat R.T. Sosroprawiro pada 1906.
Namun, sejumlah daftar sejarah lainnya menuliskan masa jabatan Cokronegoro II hingga 1914.
Perbedaan tersebut perlu dicatat agar pembaca tidak menganggap satu angka sebagai kepastian mutlak ketika sumber sejarah yang tersedia belum sepenuhnya seragam.
Data kelahiran dan lokasi makam Cokronegoro II juga belum dapat dipastikan dari sumber resmi terbuka.
Sosroprawiro dan Pergantian di Awal Abad ke-20
Setelah Cokronegoro II, muncul nama Raden Tumenggung Sosroprawiro.
Sejumlah sumber mencatat masa jabatannya sekitar 1906–1914, sedangkan daftar lainnya mencatat masa jabatan yang sangat singkat pada 1914.
Perbedaan pencatatan tersebut memperlihatkan bahwa penelusuran sejarah pemerintahan Ponorogo pada masa kolonial masih menyimpan sejumlah persoalan dokumentasi.
Karena itu, masa jabatan Sosroprawiro lebih tepat ditulis dengan keterangan sumber daripada menetapkan satu angka sebagai kepastian tunggal.
Cokrohadinegoro hingga Pangeran Kusumo Yuda
Setelah periode Sosroprawiro, pemerintahan Ponorogo berlanjut kepada Raden Mas Cokrohadinegoro yang tercatat memimpin pada 1914–1916.
Kuatnya penggunaan gelar bangsawan pada masa tersebut menunjukkan karakter pemerintahan kolonial yang masih menempatkan kalangan priyayi dan bangsawan pribumi dalam struktur pemerintahan daerah.
Selanjutnya, pada 1916, Pangeran Kusumo Yuda memimpin Ponorogo hingga 1926. Ia menjalankan pemerintahan selama sekitar 10 tahun.
Masa tersebut masih berada dalam struktur pemerintahan kolonial. Jabatan bupati pada masa itu banyak diisi kalangan bangsawan pribumi yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah.
Setelah Kusumo Yuda, pemerintahan beralih kepada Raden Tumenggung Saim yang menjabat pada 1926–1934.
Periode tersebut membawa Ponorogo memasuki fase akhir pemerintahan kolonial sebelum perubahan besar yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia.
Sutikno, Bupati Menjelang Pendudukan Jepang
Pada 1934, Raden Sutikno mengambil alih pemerintahan. Ia menjabat selama satu dekade,1934–1944.
Masa pemerintahan Sutikno menjadi jembatan penting antara akhir pemerintahan kolonial Belanda dan datangnya pendudukan Jepang.
Perubahan kekuasaan tersebut kemudian membawa Ponorogo memasuki situasi politik dan pemerintahan yang berbeda.
Soesanto Tirtoprodjo dan Pergantian Zaman
Memasuki 1944, muncul nama R. Soesanto Tirtoprodjo.
Ia memimpin Ponorogo pada 1944–1945, yakni pada masa akhir pendudukan Jepang hingga awal berdirinya Republik Indonesia.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan daerah mengalami perubahan mendasar.
Ponorogo tidak lagi berada dalam pemerintahan kolonial. Kabupaten ini memasuki babak baru sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia.
Perubahan tersebut kemudian tercermin dalam pergantian para pemimpin daerah.
Tjokrodiprodjo pada Masa Awal Republik
Setelah kemerdekaan, R. Tjokrodiprodjo memimpin Ponorogo pada 1945–1949.
Ia menjalankan pemerintahan pada masa awal Republik ketika kondisi politik dan keamanan masih sangat dinamis.
Periode tersebut menjadi bagian dari sejarah panjang mempertahankan kemerdekaan dan membangun pemerintahan Republik di tingkat daerah.
Setelah Tjokrodiprodjo, kepemimpinan beralih kepada R. Prajitno pada 1949–1951.
Prajitno memimpin pada masa konsolidasi pemerintahan Republik setelah berakhirnya fase revolusi mempertahankan kemerdekaan.
Mangoendiprodjo Membawa Latar Militer
Pada 1951, nama R. Moehamad Mangoendiprodjo masuk dalam sejarah kepemimpinan Ponorogo.
Ia menjabat pada 1951–1955 dan sejumlah sumber mencatat pangkatnya sebagai Mayor Jenderal TNI.
Kehadirannya menunjukkan bahwa pada masa awal Republik, latar belakang militer juga ikut mewarnai kepemimpinan pemerintahan daerah.
Setelah Mangoendiprodjo, pemerintahan beralih kepada R. Mahmoed yang menjabat pada 1955–1958.
Kemudian pada 1958, R.M. Harjogi memimpin Ponorogo hingga 1960.
Dasoeki Prawirowasito di Tengah Dinamika Politik
Pada 1960, pemerintahan Ponorogo beralih kepada R. Dasoeki Prawirowasito.
Ia memimpin selama tujuh tahun, hingga 1967.
Masa pemerintahannya berlangsung dalam situasi politik nasional yang sangat dinamis dan kemudian diikuti perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia pada pertengahan 1960-an.
Setelah Dasoeki, R. Soejoso memimpin Ponorogo pada 1967–1968. Masa jabatannya relatif singkat, sekitar satu tahun.
Selanjutnya, R. Soedono Soekirdjo menjabat pada 1968–1974.
Soemadi, Salah Satu Bupati dengan Masa Jabatan Panjang
Pada 1974, H. Soemadi mulai memimpin Ponorogo. Ia menjabat selama 10 tahun, dari 1974 hingga 1984.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo mencatat Soemadi sebagai salah satu dari tiga bupati yang mampu menjabat selama dua periode dalam rentang sejarah pemerintahan daerah tersebut, bersama Markum Singodimedjo dan Sugiri Sancoko.
Masa kepemimpinannya berlangsung pada era Orde Baru ketika pembangunan daerah menjadi salah satu agenda utama pemerintahan.
Setelah Soemadi, Ponorogo dipimpin Drs. Soebarkah Poetro Hadiwirjo pada 1984–1989.
Kemudian Drs. R. Gatot Soemani menjabat pada 1989–1994.
Kedua nama tersebut menjadi bagian dari generasi birokrat yang memimpin Ponorogo menjelang berakhirnya Orde Baru.
Markum Singodimedjo Melewati Reformasi
Pada 1994, tongkat pemerintahan berpindah kepada Dr. H.M. Markum Singodimedjo. Ia menjabat selama dua periode, 1994–2004.
Markum memimpin Ponorogo melewati salah satu periode paling penting dalam sejarah politik Indonesia, yakni perubahan dari Orde Baru menuju era Reformasi pada 1998.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga memasukkan Markum bersama Soemadi dan Sugiri Sancoko sebagai tiga bupati yang tercatat menjalani dua periode kepemimpinan dalam rentang sejarah tersebut.
Setelah satu dekade memimpin, Markum mengakhiri masa jabatannya pada 2004.
Muryanto Menjadi Penghubung Menuju Era Baru
Setelah Markum, pemerintahan Ponorogo beralih kepada H. Muryanto, S.H., M.M. Ia menjabat pada 2004–2005.
Masa jabatan Muryanto berlangsung singkat. Namun, periode tersebut memiliki arti penting karena berada di tengah perubahan sistem politik dan pemerintahan daerah menuju era pemilihan kepala daerah secara langsung.
Dari sinilah sejarah kepemimpinan Ponorogo memasuki babak yang berbeda.
Dari Bupati yang Ditunjuk Menuju Kepala Daerah Pilihan Rakyat
Perubahan sistem politik nasional setelah Reformasi turut mengubah mekanisme pergantian kepala daerah.
Jika pada masa sebelumnya bupati banyak berasal dari kalangan bangsawan, birokrat atau militer dan mengikuti mekanisme pemerintahan yang berlaku pada zamannya, era berikutnya menghadirkan kepala daerah melalui proses elektoral.
H. Muhadi Suyono, S.H., M.Si. menjabat pada 2005–2010.
Kemudian H. Amin, S.H. memimpin Ponorogo pada 2010–2015.
Setelah itu, Drs. H. Ipong Muchlissoni menjabat pada 2016–2021.
Kepemimpinan kemudian berlanjut kepada H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.
Sugiri Sancoko dan Babak Kepemimpinan Masa Kini
Sugiri Sancoko pertama kali dilantik sebagai Bupati Ponorogo pada 26 Februari 2021 untuk periode 2021–2025.
Ia kemudian kembali terpilih dan dilantik bersama Wakil Bupati Lisdyarita pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030. Pelantikan periode kedua berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta dan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo mencatat Sugiri lahir pada 26 Februari 1971 dan menempatkannya sebagai bupati ke-27 dalam penomoran yang digunakan pemerintah daerah.
Namun, pemerintahan Ponorogo pada 2026 memiliki kondisi khusus. Lisdyarita menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, sementara Sugiri Sancoko tetap tercatat sebagai Bupati Ponorogo periode 2025–2030.
Dengan demikian, secara administratif sejarah kepemimpinan dan pelaksanaan tugas pemerintahan pada 2026 perlu dibedakan antara jabatan bupati dan pelaksana tugas bupati.
Makam Para Pemimpin Menjadi Jejak Sejarah
Menelusuri nama-nama pemimpin Ponorogo ternyata tidak hanya membawa kita pada dokumen pemerintahan.
Jejak mereka juga masih dapat ditemukan melalui makam dan peninggalan sejarah.
Makam Bathoro Katong di Setono menjadi salah satu titik penting untuk memahami awal pemerintahan Ponorogo.
Sementara Makam Mertohadinegoro berada di Tajug, Kecamatan Siman. Jejak keluarga Cokronegoro dapat ditemukan di kawasan Kauman, termasuk kompleks Masjid Agung Cokronegoro.
Pada Juni 2026, Plt Bupati Lisdyarita bersama Forkopimda juga melakukan ziarah ke sejumlah makam leluhur Ponorogo, termasuk Makam Bathoro Katong, Makam KRMA Mertonegoro di Tajug, dan makam RMAA Tjokronegoro.
Tradisi tersebut memperlihatkan bahwa sejarah pemerintahan masa lalu masih memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat Ponorogo masa kini.
Sejarah yang Belum Selesai Ditulis
Menelusuri para pemimpin Ponorogo tidak sesederhana menyusun daftar nama dan masa jabatan.
Untuk tokoh-tokoh pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, data mengenai tanggal lahir, tempat lahir, wafat, maupun lokasi makam belum selalu tersedia dalam arsip digital resmi.
Karena itu, sejumlah informasi dalam penelusuran sejarah harus ditempatkan secara hati-hati. Ketika terdapat perbedaan antar-sumber, perbedaan tersebut perlu disebutkan, bukan dihilangkan.
Upaya mengungkap kembali sejarah Ponorogo juga terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada 2025 menggelar seminar bedah sejarah yang melibatkan budayawan, akademisi dan arkeolog untuk mendorong kajian sejarah dengan pendekatan metodologis.
Artinya, daftar para adipati dan bupati bukan sekadar daftar nama pejabat. Ia merupakan peta perjalanan Ponorogo.
Dari Bathoro Katong yang mendirikan Kadipaten Ponorogo, para adipati Kota Lama, Mertohadinegoro yang menandai fase Kota Tengah pada 1837, deretan bupati pada masa kolonial, para pemimpin awal Republik, Orde Baru, Reformasi hingga era pemilihan kepala daerah langsung, semuanya menjadi bagian dari perjalanan panjang daerah ini.
Sebagian jejak mereka tersimpan dalam dokumen pemerintahan. Sebagian lainnya berada di makam-makam tua, masjid, bangunan bersejarah, serta ingatan masyarakat.
Pada 2026, perjalanan tersebut masih berlangsung. Sugiri Sancoko tercatat sebagai Bupati Ponorogo periode 2025–2030, sementara Lisdyarita menjalankan tugas sebagai Plt Bupati.
Dari pusara para adipati dan bupati lama hingga ruang pemerintahan hari ini, sejarah Ponorogo menunjukkan bahwa pergantian pemimpin bukan hanya pergantian nama di kursi kekuasaan. Setiap periode membawa konteks zamannya sendiri dan meninggalkan jejak yang menjadi bagian dari identitas Ponorogo.
