BERITAPONOROGO.COM: Persoalan kelebihan muatan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican, Kecamatan Jenangan, mendorong Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyiapkan fasilitas pengelolaan sampah baru. Pemkab mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk pembangunan TPA baru di Desa Mrican, dengan target pekerjaan fisik dimulai awal 2027 dan selesai dalam satu tahun anggaran.
Rencana pembangunan tersebut mendapat kepastian setelah Kementerian Kehutanan menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan milik Perum Perhutani seluas 9,4 hektare. Dokumen penetapan area kerja ditandatangani Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Kehutanan pada 22 Oktober 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyebut terbitnya keputusan tersebut membuka jalan bagi tahapan pembangunan berikutnya.
“Alhamdulillah akhirnya SK penetapan area kerja ditandatangani Kemenhut, dan kita bisa menjalankan proses-proses berikutnya untuk pembangunan TPA baru,” ungkap Lisdyarita, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi Pemkab Ponorogo.
Ia menegaskan pembangunan fasilitas baru tersebut perlu segera dilanjutkan karena TPA lama sudah mengalami kelebihan kapasitas. Pemkab berharap lokasi baru dapat mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, Sapto Djatmiko TR, menjelaskan anggaran pembangunan TPA baru meningkat dari perkiraan sebelumnya Rp7 miliar hingga Rp8 miliar menjadi sekitar Rp15 miliar.
Penambahan anggaran tersebut berkaitan dengan percepatan target pembangunan yang semula direncanakan dalam dua tahun menjadi satu tahun anggaran.
“Pemerintah daerah mempercepat target pengerjaan dari rencana awal selama dua tahun menjadi satu tahun,” kata Sapto, dikutip ANTARA, Senin (26/10/2026).
Anggaran sekitar Rp15 miliar itu disiapkan untuk pembangunan gedung kantor, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Proses lelang pekerjaan akan disiapkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo. Dengan demikian, terbitnya persetujuan penggunaan lahan menjadi pintu masuk untuk melanjutkan tahapan administrasi, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik.
Sapto menyatakan pemerintah daerah menargetkan pembangunan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
“Insyaallah tuntas, kalau satu tahun saja tuntas,” ujarnya.
Pembangunan TPA baru menjadi kebutuhan penting karena fasilitas lama di Mrican telah mengalami kelebihan muatan. Pemkab menyebut luas TPA lama sekitar 1,9 hektare, jauh lebih kecil dibandingkan lahan 9,4 hektare yang disiapkan untuk fasilitas baru.
Namun, penambahan lahan tidak otomatis menyelesaikan persoalan sampah apabila tidak disertai perubahan sistem pengelolaan. Pemkab merencanakan penerapan metode *sanitary landfill*, yakni sistem penanganan sampah dengan penataan dan pengurugan secara terkendali, dilengkapi pengelolaan air lindi serta pengendalian dampak lingkungan.
Dalam penjelasan Pemkab, sistem tersebut juga diarahkan untuk mengurangi sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Sampah yang masuk ke TPA diharapkan hanya berupa residu setelah proses pengurangan dan pengolahan di tingkat hulu.
Karena itu, keberadaan TPA baru perlu diikuti penguatan pengelolaan sampah dari rumah tangga, lingkungan permukiman, pasar, hingga tempat pengumpulan sementara.
Bagi masyarakat Ponorogo, pembangunan TPA baru bukan sekadar proyek infrastruktur senilai Rp15 miliar. Fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan, kesehatan warga, dan keberlanjutan pelayanan persampahan.
Salah satu pekerjaan penting adalah membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik dapat diarahkan untuk pengolahan kompos, sementara material yang masih memiliki nilai guna dapat dipilah untuk didaur ulang. Dengan cara itu, volume sampah yang harus dibawa ke TPA dapat ditekan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan fasilitas pengolahan, IPAL, pengendalian air lindi, dan sistem operasional berjalan sesuai standar lingkungan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan setelah fasilitas beroperasi menjadi bagian penting agar anggaran yang disiapkan benar-benar menghasilkan manfaat.
Dengan terbitnya persetujuan penggunaan lahan, tahapan pembangunan TPA baru Ponorogo kini memiliki dasar untuk dilanjutkan. Tantangan berikutnya adalah memastikan proses lelang berjalan sesuai ketentuan, pekerjaan selesai tepat waktu, dan sistem pengelolaannya mampu menjawab persoalan sampah dalam jangka panjang.
Sebab, TPA yang lebih luas hanya menjadi salah satu bagian dari solusi. Pengurangan sampah dari sumbernya dan keterlibatan masyarakat tetap menentukan keberhasilan penanganan sampah di Ponorogo.
