BERITAPONOROGO.COM: Kabupaten Ponorogo meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang musim hujan 2026/2027. Ancaman tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem menjadi perhatian pemerintah daerah menyusul tingginya kejadian bencana yang melanda sejumlah wilayah sepanjang tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo, sepanjang 2025 tercatat 186 kejadian bencana. Tanah longsor mendominasi dengan 100 kejadian, disusul banjir sebanyak 47 kejadian dan cuaca ekstrem sebanyak 29 kejadian.
Selain itu, BPBD juga mencatat tujuh kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dua kejadian kekeringan, serta satu kebakaran gedung dan permukiman.
Rentetan bencana tersebut menimbulkan kerusakan pada berbagai fasilitas dan aset masyarakat. Tercatat 15 rumah mengalami kerusakan, lima jembatan terdampak, tanggul jebol di 13 titik, serta kerusakan lahan pertanian produktif mencapai 177 hektare.
Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca. Menurutnya, anomali cuaca yang ditandai suhu udara panas ekstrem tetap berpotensi memicu kebakaran, meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah.
“Ancaman cuaca ekstrem serta kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat perlu ekstra hati-hati kalau beraktivitas membakar sampah,” kata Lisdyarita saat Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Alun-Alun Ponorogo, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Ponorogo Tahun 2026–2029, terdapat tiga jenis bencana yang menjadi prioritas penanganan, yakni tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem.
Pemerintah daerah pun meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi dalam menghadapi potensi bencana. Kesiapsiagaan tersebut penting untuk mempercepat penanganan apabila bencana terjadi dan meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat.
Sejumlah kawasan di Ponorogo memiliki tingkat kerawanan bencana yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Wilayah perbukitan dan lereng Gunung Wilis menjadi kawasan yang berpotensi mengalami tanah longsor, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Sementara itu, sejumlah kecamatan seperti Balong, Bungkal, Jambon, dan Kauman tercatat sebagai wilayah yang kerap mengalami kejadian banjir.
Kondisi geografis dan karakteristik wilayah tersebut menjadi pertimbangan dalam menyusun langkah mitigasi. Pemerintah perlu memperkuat pemetaan daerah rawan, memantau perkembangan cuaca, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi peringatan dini.
Selain mengandalkan kesiapan pemerintah, partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting. Warga yang tinggal di sekitar lereng, tebing, bantaran sungai, dan kawasan rawan banjir perlu memperhatikan perubahan lingkungan yang berpotensi menjadi tanda awal bencana.
Menghadapi musim hujan 2026/2027, pemerintah mengacu pada langkah kesiapsiagaan yang mencakup pemetaan wilayah rawan, penyiapan personel dan logistik, pemantauan informasi cuaca, penguatan sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
Berdasarkan prakiraan BMKG, awal musim hujan di Kabupaten Ponorogo diperkirakan berlangsung mulai minggu ketiga November hingga minggu ketiga Desember 2026.
Masyarakat diimbau tidak mengabaikan potensi bahaya, terutama ketika hujan deras berlangsung dalam waktu lama. Warga di kawasan rawan longsor perlu menghindari aktivitas di sekitar tebing yang retak atau mengalami pergerakan tanah. Sementara masyarakat di daerah rawan banjir diharapkan menjaga saluran air dan segera melaporkan peningkatan debit sungai.
Kesiapsiagaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian material. Pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat diharapkan terus memperkuat koordinasi agar penanganan bencana di Ponorogo dapat berlangsung cepat, tepat, dan terarah.




