BERITAPONOROGO,COM: DPRD Kabupaten Ponorogo bersama pemerintah daerah menyepakati penghapusan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Perubahan Keempat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Sementara untuk perencanaan legislasi 2027, kedua pihak memasukkan sembilan Raperda sebagai prioritas pembahasan.
Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati Ponorogo dan DPRD. Rapat juga membahas Propemperda 2027 serta sejumlah agenda kedewanan lainnya.
Tiga Raperda yang dihapus dari Propemperda 2026 meliputi perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Ponorogo, Ribut Rianto, menjelaskan penghapusan ketiga rancangan regulasi tersebut didasarkan pada hasil pembahasan dan pencermatan bersama tim pemerintah daerah.
Menurutnya, Raperda tentang perubahan susunan perangkat daerah belum dapat dibahas karena penyusunan kertas kerja penataan kelembagaan belum selesai. Dokumen tersebut menjadi bahan penilaian atau skoring oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebelum mengajukan rekomendasi kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan perlu disusun kembali setelah Kementerian Hukum melalui Kanwil Jawa Timur mengembalikan permohonan harmonisasinya. Materi regulasi tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hal serupa terjadi pada Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur juga mengembalikan permohonan harmonisasi sehingga pemerintah daerah perlu menyusun ulang dan menyesuaikan substansinya dengan peraturan yang berlaku.
“Penghapusan tiga rancangan peraturan daerah ini merupakan hasil pembahasan dan pencermatan Bapemperda bersama tim pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kesiapan materi, aspek hukum, serta tahapan harmonisasi,” demikian substansi laporan Bapemperda yang disampaikan Ribut Rianto dalam rapat paripurna.
Sembilan Raperda Masuk Propemperda 2027
Selain menyepakati perubahan keempat Propemperda 2026, DPRD dan Pemkab Ponorogo juga menyepakati sembilan rancangan peraturan daerah untuk masuk dalam Propemperda 2027.
Kesembilan Raperda tersebut meliputi:
Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028.
Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Raperda tentang Desa.
Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ponorogo Tahun 2027–2046.
Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2027–2057.
Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Raperda tentang Penataan Sarana dan Prasarana Jaringan Utilitas.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa penyesuaian Propemperda menjadi bagian penting untuk menjaga relevansi perencanaan pembentukan produk hukum daerah dengan perkembangan daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Penyesuaian Propemperda merupakan bagian penting untuk memastikan perencanaan pembentukan produk hukum daerah tetap relevan, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Dwi Agus Prayitno.
Ia menjelaskan, pembahasan perubahan Propemperda 2026 telah mempertimbangkan urgensi, landasan hukum, aspirasi, dan kepentingan masyarakat. Sementara penyusunan Propemperda 2027 harus selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan regulasi Kabupaten Ponorogo.
Dwi Agus berharap proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan terencana dan menghasilkan regulasi berkualitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui kedua agenda tersebut, diharapkan pembentukan Propemperda dapat dilaksanakan secara terencana, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan disepakatinya perubahan keempat Propemperda 2026 dan Propemperda 2027, hasil pembahasan Bapemperda selanjutnya menjadi pedoman dalam pembahasan lebih lanjut di lingkungan DPRD Kabupaten Ponorogo.




